bkadkonaweutara@gmail.com +6285295035541
-- Selamat Datang di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara -- STOP Pungli -- NO Korupsi --

| Administrator

Thumbnail Berita

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang juga mencakup revisi atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016. Perda tersebut mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra).

Rapat yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD Konawe Utara ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan APBD 2025 berjalan optimal, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam agenda tersebut, pembahasan terkait perubahan Perda No. 5 Tahun 2016 menjadi salah satu topik utama.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berencana meningkatkan penyertaan modal di Bank Sultra sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi keuangan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penyertaan modal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen yang dihasilkan oleh Bank Sultra.

"Kami sedang meninjau ulang ketentuan dalam Perda No. 5 Tahun 2016 agar lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Dengan revisi ini, kami berharap penyertaan modal di Bank Sultra akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Konawe Utara," ujar Bupati Konawe Utara dalam keterangan resminya.

Selain membahas penyertaan modal, rapat tersebut juga fokus pada alokasi APBD 2025. Anggaran akan diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua DPRD Konawe Utara menyampaikan bahwa pihak legislatif mendukung penuh langkah pemerintah daerah untuk memperkuat posisi ekonomi daerah melalui optimalisasi anggaran dan investasi strategis.

Dengan sinergi antara pemerintah dan legislatif, Konawe Utara berharap dapat menghadapi tantangan pembangunan di tahun 2025 dengan perencanaan anggaran yang matang dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.